Selamat Datang di Website KPPN Kolaka

Proses Bisnis

  • Penerimaan SPM dan Penerbitan SP2D

    Penyampaian SPM dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang sah dan ditetapkan oleh KPA dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Petugas pengantar SPM menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM yang sudah diinjeksi dengan PINPPSPM melalui Front Office penerimaan SPM pada KPPN
    2. Petugas pengantar SPM harus menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) pada saat menyampaikan SPM kepada petugas front office
    3. Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM dapat melalui Kantor Pos/ Jasa Pengiriman resmi ( dengan cara KPA terlebih dahulu menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan kepada Kepala KPPN)

    Kelengkapan Pengajuan SPM ke KPPN

    SPM UP/TUP/GUP/GUP Nihil/ PTUP/LS/KP/IB/KBC dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM disampaikan kepada KPPN dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sebagaimana terdapat dalam lampiran XIV PMK Nomor 190/PMK.05/2012
    2. Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN
    3. Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima

    Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan:

    1. Asli surat jaminan uang muka
    2. Asli surat kuasa bematerai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka
    3. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah

    Khusus untuk penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, juga dilampiri dengan faktur pajak

    Penyampaian SPM-KP dilampiri dengan SKPKPP dan SSP

    1. Penyampaian SPM-IB dilampiri dengan SKPIB dan SSP
    2. Penyampaian SPM-KBC dilampiri dengan SKPBC

    Untuk SPM yang sumber dananya dari PNBP untuk satker pengguna PNBP yang tidak terpusat, Penyampaian SPM UP/TUP/GUP/GUP Nihil/ PTUP/LS, juga dilampiri dengan bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN dan Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

    Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Non Belanja Pegawai :

    • Semua SPM yang disampaikan paling lambat pukul 11.00 diproses/diselesaikan menjadi SP2D selama satu jam setelah SPM diterima secara lengkap, dan SP2D diberi tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan ke KPPN Kolaka
    • SPM yang disampaikan setelah pukul 11.00 s.d. 15.00 diproses menjadi SP2D diberi tanggal hari berikutnya dari tanggal pengajuan ke KPPN Kolaka

    Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai:

    • SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat 5 hari sebelum tanggal 1 bulan pembayaran gaji.
    • SP2D Non Gaji Induk diterbitkan paling lambat 5 hari kerja setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima secara lengkap.
    • SP2D Non Gaji Induk dengan apikasi GPP diterbitkan paling lambat 1 hari kerja setelah SPM diterima secara lengkap.

    Catatan :

    #SPM baik itu belanja Pegawai atau pun belanja non pegawai yang tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada penerbit SPM dengan disertai alasan pengembalian#


  • Konfirmasi Penerimaan Negara

    REKONSILIASI UAKPA

    Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sember yang sama. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan, paling lambat 7 hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.

    Jika sampai batas waktu tersebut belum melakukan rekonsiliasi maka akan diterbitkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK). Dan jika sampai 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan SP2Lk tersebut satker belum mengirimkan laporan keuangan (rekon) bulanan maka akan diberikan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP dan SPM-LS ke Bendahara.

    Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

    Dokumen yang disampaikan untuk rekonsiliasi adalah :

    a. Arsip Data Komputer (ADK)

    b. Register Pengirimak ke KPPN

    c. Copy register pengirimak ke UAPPA-W atau UAPPA-E1 bulan sebelumnya

    d. Laporan Realisasi Anggaran (khusus Laporan Semester I/II)

    e. Laporan Realisasi Anggaran Belanja

    f. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja

    g. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

    h. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan

    i. Neraca SAKPA

    j. Neraca SIMAk-BMN

    k. Catatan atas Laporan Keuangan-CaLK (khusus Laporan Semester I/II)

    l. Rekening koran

    m. Copy SSBP/SSPB

     

  • Rekonsiliasi SAIBA

    Proses Rekonsiliasi Data Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

    • Proses Rekonsiliasi Data LPJ dilaksanakan di Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Seksi Vera),
    • Proses ini dilakukan setiap awal bulan antara Satker dengan KPPN, dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir,
    • Jika sampai batas waktu tersebut belum melaksanakan maka akan dikenakan peringatan dengan batas waktu 5 (lima) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran Penyampaian LPJ,

    Sanksi

    Sanksi bagi yang belum menyampaikan LPJ sama dengan sanksi pada Rekonsiliasi SAI yaitu Penundaan Penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP/GUP dan LS Bendahara yang diajukan.

    Dasar Pengisian Format Laporan Pertanggungjawaban:

    Sebelum mengisi LPJ yang akan disampaikan ke KPPN, Bendahara Satuan Kerja mengisi Buku Kas Umum. Format Buku Kas Umum adalah sebagaimana yang tertuang dalam PER-47/PB/2009 beserta lampirannya. Silakan klik pada tautan untuk mengunduh. Rangkuman dari Buku Kas Umum tersebut yang diisikan dalam format LPJ.

    Dokumen yang disyaratkan pada waktu penyampaian LPJ yaitu :

    1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sesuai format PER-47/PB/2009 lampiran 5-6. Silakan klik tautan untuk mengunduh. LPJ Penerimaan hanya dibuat oleh Satuan Kerja yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
    2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sesuai format PER-47/PB/2009 lampiran 5-6. Silakan klik tautan untuk mengunduh. LPJ Pengeluran dibuat oleh Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Liwa. Pengeluaran yang dilaporkan dalam LPJ merupakan Realisasi Belanja atas beban APBN
    3. Rekening Koran/Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/ Lainnya Satuan Kerja untuk setiap akhir semester.

    Proses Rekonsiliasi di KPPN

    1. Membandingkan saldo UP dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran
    2. Membandingkan saldo Awal dalam LPJ dengan saldo akhir dalam LPJ bulan sebelumnya
    3. Menguji kebenaran nilai uang di Rekening Bank dengan Rekening koran bendahara
    4. Menguji kebenaran perhitungan(tambah/kurang) pada LPJ
    5. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran dan penyampaian LPJ

  • Pengaduan

    SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN (SKTB)

    SKTB adalah surat keterangan yang dibuat oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN atas pendapatan dan/atau penerimaan negara yang telah dibukukan oleh KPPN
    Persyaratan penerbitan SKTB :

    • Bukti Penerimaan Negara (BPN)/Surat Setoran yang sudah ditera NTPN dan NTB/NTP
    • Laporan Harian Penerimaan (LHP) dan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP)
    • Rekening Koran
    • Nota Debet Pelimpahan

    SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN (SKP4)

    SKP4 adalah dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan

    • Persyaratan penerbitan SKP4 adalah Surat Keterangan Telah dibukukan (SKTB)

    Dasar hukum Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER 65/PB/2007 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan.

Google Search

Tag Cloud

Artikel Terpopuler

1.    Retur SP2D timbul akibat adanya

Berita Terpopuler

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Dirjen Perbendaharaan

Facebook Fanpage

Banner